Hari Pahlawan, Semangat Pahlawan di Dadaku

Hari Pahlawan, Semangat Pahlawan di Dadaku

Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November, pada tahun 2018 ini hari Pahlawan jatuh tepat pada hari Sabtu, 10 November 2018. Melalui momentum Hari Pahlawan 2018 ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran setiap insan masyarakat untuk lebih menghargai jasa dan pengorbandan para pahlawan sebagaimana ungkapan salah seorang  The Founding Fathers kita (Soekarno) yang menyatakan bahwa “ …… hanya bangsa yang menghargai jasa pahlawanya dapat menjadi bangsa yang besar…..(more…)

Evaluasi dan Updating Prodeskel : Gambaran potensi dan tingkat perkembangan desa atau kelurahan harus diketahui secara akurat, komprehensif dan integral

Kecamatan Blimbing- sekcam Blimbing JA Bayu berharap 11 kelurahan di wilayah kecamatan Blimbing untuk Updating Aplikasi Prodeskel . Data Profil Desa atau Kelurahan yang benar-benar valid dan akurat dapat mendorong desa swadaya dan swakarya menuju desa atau kelurahan swasembada

Hal itu disampaikan  Sekcam Blimbing JA Bayu dalam Kegiatan Evaluasi dan Updating Prodeskel Tahun 2018 bertempat diKantor  Kecamatan Blimbing ( 16/10/2018)” 11 Kelurahan di Wilayah Kecamatan Blimbing Harus bisa dan Mampu selalu Updating Prodeskel ” Kegiatan dihadiri Bagian Pemerintahan sekretariat daerah Kota Malang, Sekretaris Kelurahan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan admin Prodeskel dari II Kelurahan. (more…)

Ayo Lakukan Perekaman e-KTP…………. Jadwal Rekam Data Biometrik E-KTP Keliling, Dispenduk Capil Kota Malang Tahun 2018

BLIMBING – Seperti diketahui, sebenarnya akhir September 2016 adalah batas akhir perekaman e-KTP sesuai dengan Surat Edaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Nomor 470/1746/35.73.316/2016  perihal Batas Akhir Perekaman KTP-el, artinya ada konsekwensi yang ditanggung berkaitan dengan data kependudukannya jika warga yang hingga batas akhir belum melakukan perekaman yakni data penduduk akan dinonaktifkan dengan kata lain, KTP lama si warga yang belum mengurus e-KTP tersebut akan dinonaktifkan. Warga tersebut tidak akan mendapatkan pelayanan publik yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai basis data. (more…)